Jakarta –
Hari-hari belakang ini semua buruh dari PT Sritex sungguh-sungguh sakit kepala tujuh keliling. Dari sekitar 50 ribu buruh yang terancam kena PHK sebab perusahaan pailit (tutup) menurut putusan Mahkamah Agung, cuma 3% yang mulai mencari kerja baru, berburu pekerjaan apa saja yang penting modal untuk ‘dapur mengepul’ bagi keluarga buruh. Ada yang mulai kerja serabutan, ada yang akan menjadi buruh pocokan atau bahkan jadi pembantu rumah tangga, warung pinggir jalan atau UMKM ala kadarnya.
Kondisi keprihatinan dan kesengsaraan buruh eks PT Sritex tersebut gotong royong sudah berlangsung nyaris satu tahun, di mana sejak 2023 administrasi PT Sritex sudah mulai melaksanakan PHK sebagian buruhnya, sebab kesusahan keuangan. Perusahaan hidup dengan ‘gali lobang tutup lobang’, dan lambat tetapi niscaya hal inilah yang mengakibatkan perusahaan tekstil yang pada 2018 bisa mengungguli tender pengadaan seragam militer angkatan darat pemerintah Jerman itu dan dinilai oleh Majalah Forbes (2019) selaku perusahaan tekstil paling besar di ASEAN itu megap-megap terlilit utang, sampai karenanya ada yang mempailitkan sebab dinilai sudah tak mungkin lagi diselamatkan. 
Utang PT Sritex ke pihak ketiga/investor tercatat per Desember 2024 meraih Rp 24,15 triliun. Padahal aset total jenderal perusahaan cuma sebesar Rp 16,20 triliun. Ibarat besar pasak dibandingkan dengan tiang, maka agak berat untuk bisa pulih dan wajar beroperasi seumpama sediakala.
Atas dasar besarnya permasalahan keuangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto lewat Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mewakilkan Wamen Kemenaker, Emanuel Ebenezer, untuk melaksanakan lobi terhadap administrasi dan pihak-pihak yang mempailitkan perusahaan tekstil tersebut biar bisa kembali memulihkan keadaan usaha/bisnis PT Sritex. Bolak-balik tim monitoring PT Sritex dari Kementerian Tenaga Kerja ke Sukoharjo, Jawa Tengah, berjumpa dengan para buruh, dan berjanji, sesuai amanat Presiden Prabowo, administrasi Sritex ditentukan tidak akan melaksanakan PHK.
Sorak-sorai pun bergemuruh di ruang aula konferensi perusahaan, dikala sang delegasi presiden Prabowo itu ‘menebar kontrak manis’, sesumbar hendak menyelamatkan perusahaan plus sekaligus menentukan para buruh perusahaan yang sudah melakukan pekerjaan rata-rata di atas 30 tahun itu, untuk tetap melakukan pekerjaan seumpama biasa. Namun sungguh lacur, cuma dalam waktu kurang dari dua ahad setelah delegasi Presiden Prabowo kembali ke Jakarta, demontrasi besar-besaran terjadi lagi di wilayah Soloraya dan sekitarnya. Demonstrasi itu justru dimotori oleh para buruh aktif PT Sritex yang merasa ‘hanya dininabobokan’ oleh pemerintah, dengan kontrak elok ‘tak di-PHK”!
Barometer Kemampuan Pemerintah
Mencermati dilema pailit dan kesusahan keuangan perusahaan memang bukan sekedar yang dialami oleh PT Sritex. Catatan Kementerian Perindustrian (2023) menyebutkan selama 10 tahun terakhir setidaknya ada nyaris 500 perusahaan di seluruh Indonesia yang juga sedang menghadapi permasalahan serupa: krisis keuangan perusahaan. Hal ini terjadi lebih sebab keadaan bisnis dan investasi di skala global dan regional memang sudah usang lesu. Hal ini diperparah dengan bahaya tugas tanpa kejelasan antara Rusia vs Ukraina, dan berlanjut di wilayah lain, yakni Israel vs Hammas (Palestina), dan karenanya Iran vs Israel.
Pengaruh perang tersebut sungguh nyata, yakni mandeknya undangan barang/produk ekspor Indonesia, tergolong produk tekstil dan materi baku industry lainnya. Kemenperin menaksir gara-gara perang itu, Indonesia mengalami penurunan ekspor sampai 45%, sebab Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor produk Indonesia sedang mengalami resesi sebab tekanan ekonomi global yang terganggu.
Untuk argumentasi inilah, menyelamatkan nasib dan masa depan buruh Sritex sejatinya dapat menjadi barometer terkait kesanggupan pemerintah ‘memulihkan’ kerja keras sejumlah perusahaan yang selama ini memberdayakan para pekerja dengan banyak sekali kompetensi itu. Pengalaman pemerintah Jepang atau China pada 2010 dapat menjadi pelajaran berharga. Jika pemerintah Indonesia selama ini cuma menyediakan ‘bantuan sosial-keuangan’ terhadap warganya secara langsung, maka pemerintah Jepang atau China justru menyediakan santunan eksklusif keuangan pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi memberdayakan ribuan-jutaan tenaga kerja.
Toyota Corp di Jepang, dan Shin Yen, Co di China, pernah mengalami bagaimana pentingnya santunan keuangan dari pemerintah dikala perusahaan-perusahaan itu sedang ‘sakit’ baik sebab terpangkasnya laba sehingga memangkas profit bisnis-investasinya atau pun sebab kejadian keuangan lainnya. Saat itu, satu miliar Yen digelontorkan untuk menolong keuangan Toyota Corp untuk baya hutang pada pihak ketiga. Demikian pula pemerintah Tiongkok mengguyur santunan pasar pada perusahaan mesin nasional, Shin Yen Co, dikala perusahaan tersebut gagal bayar utang meraih 20 miliar Yuan.
Bantuan sosial keuangan bisa memungkinkan dijalankan oleh negara/pemerintah berkuasa, bukan ialah ‘pelanggaran’ subsidi. Justru di sinilah ‘keadilan distributif’ memiliki arti ganda. Sigmund Janete dalam Beyond Global Investment, (2022) menyebutkan bahwa walaupun para pebisnis secara perorangan ‘dilarang’ menemukan santunan negara/pemerintah, tetapi perusahaan yang memberdayakan ribuan / jutaan pekerja nasional, demi dan atas nama menyelamatkan masa depan tenaga kerjanya, banyak negara sudah melakukannya dengan sungguh baik.
Ada dua laba sekaligus. Pertama, menyelamatkan ‘pundi-pundi’ ekonomi negara/pemerintah itu sendiri. Sumbangan perusahaan besar yang selama memproduksi barang/produk ekonomi sudah berjasa memajukan pendapatan nasional-daerah setiap tahun. Melalui pajak dan dana-dana keuangan perusahaan, sebagian sudah menolong ekonomi rakyat, bikin lapangan pekerjaan, membuka pekerjaan baru, meminimalisir pengangguran.
Jasa-jasa perusahaan yang tak terhitung itu kadang tak sekadar cuma diperlukan dikala mereka sedang mujur secara bisnis-investasi, tetapi dikala mereka sedang sulit, terlebih pada masa krisis keuangan perusahaan, bukan sulit dipercayai dan (tidak haram), Negara/pemerintah berkuasa juga berkewajiban untuk membantunya. Inilah bukti ‘investasi’ negara/pemerintah sesungguhnya. Karena menyelamatkan masa depan usaha-bisnis perusahaan, yakni menyelamatkan ekonomi Negara, ekonomi pekerja, ekonomi warga negara.
Kedua, menyelamatkan masa depan eksklusif pekerja/buruh. Mungkin buruh bisa beralih kerja di mana pun sesuai kompetensi dan kesempatan yang ada. Namun bagi perusahaan yang mati atau bangkrut, imbasnya ke mana-mana. Karenanya, para buruh juga mesti mengerti keadaan sulut perusahaan, dan tidak dibenarkan ‘mengancam’ perusahaan sebab memang keadaan perusahaan sedang ‘sakit’. Justru yang diperlukan yakni koordinasi tripartit antara buruh, pemerintah dan pebisnis untuk duduk bareng mencari penyelesaian jangka panjang, yakni menyelamatkan perusahaan sekaligus buruhnya dalam satu paket.
Kemampuan dan kesempatan berbincang santunan keuangan tidak mesti dari dana segar pemerintah via APBN (karena APBN kita juga sedang krisis), tetapi dengan kekuasaan dan politik investasi negara/pemerintah. Banyak sekali dana-dana talangan yang berupa Investment Partnership (IP), yakni kerja sama investasi lintas negara, lintas wilayah, lintas investor, baik tiba dari dalam negeri atau asing.
Pemerintah Prabowo yang sedang tekun melaksanakan kunjungan ke banyak sekali negara untuk mencari dan menggalang investasi asing, dapat juga dimanfaatkan untuk ‘menawarkan’ santunan pada segenap penanam modal lain tergolong bisa mengakhiri kemelut keuangan di Sritex. Tinggal ‘dikomando’ pemerintah kapan santunan bisa diberikan.
Kemampuan vs Kemauan
Belajar dari permasalahan PT Sritex tersebut, sekaligus menjadi trigger bagi pemerintah gres untuk melaksanakan review menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang prospektif. Tak cuma padat modal dan teknologi, tetapi juga memberdayakan banyak tenaga kerja. Saatnya pemerintah mewakili negara hadir dikala perusahaan sedang sakit secepatnya dicarikan obatnya. Jika tak bisa memberi obat sendiri, banyak ‘dokter perusahaan’ yang masih tersedia.
Kalau cuma Rp 25 triliun, amat mudah bagi pemerintah untuk menolong kesusahan keuangan Sritex (dan perusahaan yang lain di luar sana). Kini persoalannya bukan soal kesanggupan menolong secara nyata, tetapi kemauan yang masih rendah. Padahal pemerintah diyakini punya koneksi permodalan yang banyak di luar sana, mengapa belum juga ditentukan berapa dan apa santunan aktual pemerintah dikala perusahaan sedang butuh uluran tangan. Maka, menyelamatkan buruh Sritex mesti mulai dari menyelamatkan perusahaan secara simultan. Itulah yang dinantikan segenap buruh Sritex, biar pemerintah tidak cuma santunan ‘omon-omon’ belaka.
Tasroh, S.S, M.P.A, M.Sc mahasiswa S3 Program Doktor Administrasi Publik Fisip Unsoed Purwokerto
Simak Video: Tiga Langkah Kemnaker Antisipasi Badai PHK Sritex
sritex bangkrutburuh sritex
Hoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi referensi di siniSelengkapnya
