Ilustrasi. Kepala tempat (Grandyos Zafna/)Jakarta –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons Ketua KPK Setyo Budiyanto yang meminta pejabat kepala tempat biar menghemat protokolernya selaku bab dari efisiensi. Tito memastikan sudah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait efisiensi budget terhadap para kepala tempat baru.
“Setuju. Saya sudah keluarkan surat edaran. Setelah pelantikan tanggal 20 (Februari), aku pribadi mengeluarkan surat edaran. Kan begini, Inpres Nomor 125 untuk efisiensi itu kan, yang di Pak Presiden, itu kan yang diberi perintah kan dua orang. Satu, Menteri Keuangan untuk melakukan efisiensi K/L pusat, Menteri Dalam Negeri untuk melakukan efisiensi di daerah,” ujar Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025). 
Tito mengungkit bahwa APBD di saat ini disusun kepala tempat yang usang sebelum pelantikan kepala tempat berbarengan 20 Februari lalu. SE yang dikeluarkannya, lanjut Tito, memamerkan kelonggaran terhadap kepala tempat gres untuk melakukan pembiasaan APBD dengan tujuan efisiensi.
“Dan waktu di retret, aku sudah sampaikan juga. Kan rata-rata ini, 503 ini kepala tempat baru, silakan. Mereka kan nyusun APBD kan bukan mereka, kecuali yang definitif petahana, itu sedikit jumlahnya. Rata-rata kan kepala tempat baru. Justru itulah aku memamerkan surat edaran yang menjadi pegangan payung aturan Anda untuk melakukan realokasi, tetapi realokasinya maksudnya efisiensi,” terang Tito.
| Baca juga: Bertemu Prabowo, Tito-Budi Arie Bahas Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih |
Tito menekankan pihaknya sudah memberi instruksi rincian terhadap para kepala tempat untuk menghemat hal-hal yang tidak penting. Di antaranya pengeluaran alat tulis kantor (ATK), acara-acara seremonial, hingga perjalanan dinas.
“Paham (efisiensi soal protokoler). Saya di dalam surat aku sungguh detil sekali. Persis aku tiru yang dari Menteri Keuangan. Persis, ATK sekian persen. Kemudian seremonial kurangi, perjalanan dinas 50 persen. Itu semua aku tulis semua,” ujarnya.
Permintaan kepala tempat untuk menghemat pasukan di saat melakukan kunjungan atau aktivitas diutarakan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Pengurangan protokoler, kata Setyo, tergolong bab dari efisiensi.
“Mohon maaf, protokoler semestinya dikurangi, Bapak-Ibu Kepala Daerah. Ibarat kata, berkunjung segala jenis dikurangi, itu bab dari efisiensi. Jangan hingga pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada sespri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot, dan lain-lain, banyak sekali,” kata dia.
Lihat juga Video: Mendagri Pangkas Anggaran ATK hingga Perjalanan Dinas, Totalnya Rp 2,7 Triliun
tito karnaviankpk
Hoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi referensi di siniSelengkapnya
