Jakarta –
Pemerintah tengah berusaha mendorong kenaikan mutu pelaporan korporasi, tergolong BUMN, utamanya laporan keuangan. Salah satunya, lewat pengetatan pengawasan terhadap proses audit internal perusahaan lewat tugas Komite Audit.
Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menyampaikan penting untuk mendorong praktik bisnis etis serta pengelolaan risiko dengan baik. Hal ini sanggup tergambar lewat pembukuan keuangan perusahaan. Adapun pemerintah sendiri mengambil tugas dalam penerbitan regulasinya, salah satunya Peraturan Menteri (Permen) BUMN No. 2 Tahun 2023 wacana Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. 
“Tata kelola administrasi risiko mendorong perusahaan menghadapi tantangan di tengah ketidakpastian yang ada, mendukung perbaikan kinerja. Ini sungguh penting alasannya yakni keadaan global yang tidak menentu. Ini dikehendaki untuk memperkuat tata cara dan pengelolaan perusahaan,” kata Rabin, dalam sambutannya di program IKAI National Conference 2023, di Jakarta, Kamis (19/10/2023).
| Baca juga: Perdagangan Indonesia & China Tembus Rp 2.000 Triliun |
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, eksistensi Komite Audit penting dalam menentukan administrasi dan manajemen korporasi berlangsung baik dan sesuai aturan.
“Eksistensi komite audit yang kredibel menjadi satu hal yang penting alasannya yakni memiliki tugas signifikan dan merupakan pondasi utama untuk good corporate governance (GCG),” katanya, dalam sambutannya.
Adapun OJK sendiri secara khusus sudah menampilkan pemfokusan terhadap pentingnya, salah satunya lewat POJK No. 55 tahun 2015 yang juga mengendalikan pengawasan penyiapan laporan keuangan. Dalam hal ini, komite audit mesti menentukan penyusunannya akurat juga transparan.
Menurutnya, dari laporan komite audit selama ini semestinya ada sejumlah temuan yang sanggup dicegah. Beberapa di antaranya salah saji akun, sampai pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang tak sesuai dengan PSAK. Peran yang lain merupakan juga untuk menentukan kepatuhan aturan perusahaan.
“Sepanjang 2022 kemudian OJK sudah mengenakan hukuman atas keterlambatan laporan terhadap 276 emiten, antara lain keterlambatan penyampaian laporan keuangan, tahunan, dan penggunaan dana dengan total denda Rp 12,44 miliar. Sementara total hukuman denda yang tak terkait keterlambatan Rp 21,9 miliar. Dengan permasalahan terbanyak terkait transaksi material,” ujar Inarno.
“OJK memerlukan tugas aktif dan proteksi Komite Audit turut serta mempertahankan dapat diandalkan pasar modal Indonesia. Melalui ini kami berharap hal terkait mutu informasi, ketepatan waktu, penyampaian informasi, GCG emiten tersadar baik dan pada alhasil memajukan iktikad investor. Komite audit perna kunci,” pungkasnya.
Simak juga Video ‘Bareskrim Mulai Audit Dana BOS-Zakat Ponpes Al-Zaytun’:
